Bima Pengkritik Lampung Pantaskah Di Polisikan?

Kebanyakan orang selalu kebablasan dalam mengartikan istilah demokrasi, terutama jika merujuk pada salah satu  pilar demokrasi yaitu mengemukakan pendapat dihadapan umum. Saya sebut kebablasan karena lebih mengutamakan referensi barat sebagai acuan demokrasi. Dimana kebebasan diterapkan secara absolute, termasuk kebebasan individu.

Yang harus dipahami bahwa negara yang kita cintai ini mempunyai landasan negara, yaitu Pancasila. Maka saat kita menganut sistem demokrasi, tidak berbasis pada liberalisme seperti di negara negara barat yang mendewakan kebebasan absolute. Tapi harus demokrasi yang berbasis Pancasila. Yang artinya kita bebas berpendapat dihadapan umum baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, namun di batasi oleh asas pancasila. Misalnya pendapat kita tidak membuat stabilitas dan keamanan negara terancam, tidak menggangu kepentingan publik, tidak berbenturan dengan etika dan tata krama, juga tidak berbenturan dengan norma moral baik yang bersifat umum atau bersifat keagamaan.

Namun sayangnya, yang banyak saya temukan tentang KEBABLASAN demokrasi di negeri ini bukan by accident, tapi by design. Karena para pelaku utamannya bukan dari golongan akar rumput dan orang goblok, tapi para elit politik dan kaum intelektual. Mereka yang mengarahkan awam menuju demokrasi liberal, yang telah mengenyampingkan nurani dan etika saat berpendapat. Makanya kebanyakan orang berpendapat, tidak menjurus pada kritikan, namun mengarah pada ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba, dan caci maki.

Itulah yang disebut dengan demokrasi paradoks. dimana demokrasi hanya dijadikan kedok demi kepentingan. Yang akibatnya polarisasi semakin terlihat jelas, norma moral semakin ambruk, orang tidak lagi merasa malu menghina orang lain, bahkan menghina presiden. Ironisnya saat negara menindak dengan penegasan hukum, mereka menuding negara anti kritik, padahal sudah jelas bertabrakan dengan asas pancasila. Hey.. ini Indonesia, bukan Amerika.

Share :